Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Peraturan Menteri Negara
PERATURAN MENTERI NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TAHUN 2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.02/2010 TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132 TAHUN 2010
TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.02/2008 TAHUN 2008
TENTANG BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 08/PERMEN/M/2008 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SYARIAH BERSUBSIDI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.06/2007 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TAHUN 2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134 /PMK.06/ 2005 TAHUN 2005
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH YANG MENYANGKUT ASET DALAM RESTRUKTURISASI DAN ATAU KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI YANG BERUPA HAK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT DAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG IZIN LOKASI
PERATURAN MENTERI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH, SURAT UKUR DAN SERTIPIKAT
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK TANAMAN PANGAN
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1997
TENTANG PEROLEHAN IZIN LOKASI DAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH PERDESAAN, PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN, KEMAMPUAN TANAH DAN PENGGUNAAN SIMBOL/WARNA UNTUK PENYAJIAN DALAM PETA
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/
