Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Peraturan Lain
PERATURAN LAIN-LAIN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG TATA KELOLA BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KLASIFIKASI KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 71/HUK/2018
TENTANG DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KAB. LOMBOK BARAT, KAB. LOMBOK UTARA, KAB. LOMBOK TENGAH, KAB. LOMBOK TIMUR , KOTA MATARAM DAN WILAYAH TERDAMPAK DI PROV. NTB
TENTANG PENANGANAN KHUSUS KRISIS KEBAKARAN LAHAN/HUTAN DALAM LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI PULAU BATAM MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS -+ 330 (TIGA RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DARI KAWASAN TAMAN BURU PULAU REMPANG SELUAS _+ 7.560 (TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU) HEKTAR MENJADI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI, DI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
PETUNJUK TEKNIS NOMOR 01/JUKNIS/D-VII/2018
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH
PETUNJUK TEKNIS NOMOR 1069/3.1-100/IV/2018
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGADALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 79 Tahun 2014 NOMOR : PB.3/Menhut-11/2014 NOMOR : 17/PRT/M/2014 NOMOR : 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INPRES NOMOR 2 TAHUN 2014-PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2/INS/VI/2013 TAHUN 2013
TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERTANAHAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1/Ins/II/2013 TAHUN 2013
TENTANG INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSITAHUN 2011
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DANPENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/KMK.02/2010
TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNPB PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/
