Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Instruksi Menteri Negara
INSTRUKSI MENTERI NEGARA
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1/INS/II/2018
TENTANG PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH TEMPAT PERIBADATAN DI SELURUH INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI NOMOR 2/Ins/VIII/2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
INSTRUKSI MENTERI NOMOR 7/INS/XII/2015
TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6/Ins/X/2015
PEMBERIAN HGB KEPADA PEDAGANG KALI LIMA YANG BERADA DALAM KAWASAN PENATAAN
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5/Ins/VIII/2015
TENTANG SUMBER AIR DI ATAS TANAH NEGARA, TANAH HAK GUNA USAHA ATAU HAK GUNA BANGUNAN
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4/Ins/VII/2015
TENTANG SUPERVISI PROGRAM PRIORITAS
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3/Ins/VII/2015
TENTANG PENYEDIAAN TANAH/LAHAN BAGI PETERNAKAN
INSTRUKSI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2/Ins/VII/2015
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015
TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1/Ins/II/2013 TAHUN 2013
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG PENDATAAN DAN MONITORING PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK PENANAMAN TANAMAN PANGAN
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PENATAAN PENGUASAAN TANAH SEKALA BESAR
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 21-VII-1997 TAHUN 1997
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PROYEK INVENTARISASI & EVALUASI SUMBERDAYA NASIONAL MATRA LAUT (MREP) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 1997/1998
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA NASIONAL MATRA LAUT (MARINE RESOURCE EVALUATION AND PLANNING) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 1995/1996
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG INVENTARISASI ATAS TANAH TERLANTAR, TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE BARU
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 8 TAHUN 1994
TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PIR
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG INVENTARISASI PENGUASAAN TANAH OLEH BADAN HUKUM/PERORANGAN
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 23 TAHUN 1990
TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10/inst/DJA/1983 TAHUN 1983
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK SPK PROGRAM PENCETAKAN SAWAH DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG PENSUKSESAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG PENERTIBAN TANAH DI DAERAH PERKOTAAN YANG DIKUASAI OLEH BADAN HUKUM/ PERSEORANGAN YANG TIDAK DIMANFAATKAN/DITERLANTARKAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1982
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1982
TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH SECARA PRODUKTIF
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 1982
TENTANG KEBIJAKSANAAN UNTUK MENINGKATKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LANDEFORM
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1979
TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PULAU BURU DARI PENGGUNAAN UNTUK INREHAB MENJADI DAERAH PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 1973
TENTANG PENGAWASAN PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS TANAH
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 1973
TENTANG LARANGAN PENGUASAAN TANAH MELAMPAUI BATAS
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/
