Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2019 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komperhensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2019 Tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171.PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.010/2018 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 Tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK MENGENAI CARA PENGHITUNGAN NILAI PABEAN BERUPA PERLAKUAN BIAYA DAN/ATAU NILAI TERHADAP BARANG YANG AKAN DIIMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN (VALUATION ADVICE) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang KAWASAN BERIKAT |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2018 Tentang PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 Tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN DAN KERAMIK |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PMK NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018 Tentang PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 157/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG MENCURIGAKAN, PEMBAWAAN UANG TUNA DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2018 Tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2018 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 Tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1761/KM.4/2017 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2017 Tentang PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 Tentang Tidak Dipungut Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir BKC yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barnag Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179 /PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 Tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 Tentang Penegakan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara di lingkungan kementerian keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 Tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn (POY) Dari Negara Malaysia dan Thailand |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Malaysia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Kearsipan diLingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai dan Angka Kreditnya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/.1/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 Tentang Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.11/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tatacara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan PPnBM |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.11/2013 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN TADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualanan Atas Barang Mewah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2013 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan / atau Pembelian Kembali / Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2013 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan / atau Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tepung Gandum |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 Mm Sampai Dengan Paling Besar 5 Mm, Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 Mm Sampai Dengan Paling Besar 120 Mm,Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/ PVC |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, dan/atau Geotekstil Untuk Tahun Anggaran 2012 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Produk keramik berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga lainnya, Dan Peralatan Toilet Dari Republik Rakyat Tiongkok |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012s Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Pmk.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.04/2011Tentang Kawasan Berikat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi,Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain A Wning Dan Kerai Matahari |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-1l0/PMK.011/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 Tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tentang Gudang Berikat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tentang Impor Sementara, penyesuaian kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2011 Tentang Registrasi Importir |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tentang Bea masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/ atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resyn, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Syntetic Latex, Plasticizer Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuj Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik. Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner)untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Batang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan atau/ Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan atau/ Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan Perbaikan Gerbomh Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/011/2011 Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif bea Masuk atas barang Impor . |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tentang perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Pembebanan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 Tentang Registrasi Kepabeanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/Pmk.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tentang Tatacara Penagihan Di Bidang Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasipanas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/M-DAG/PER/7/2011 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang Ekspor yang Dikenakan Bea keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2011 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baeang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pmerintahatas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasioanl untuk Tahun Anggaran 2010 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tentang Peraturan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di bidang kepabeanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen KEndaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di BIdang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 Tentang Pedomana Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 Tentang Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggunjawaban dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka AC-FTA (ASEAN - China Free Trade Area) |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tentang Tatacara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai - NPPBKC untuk pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/PMK.04/2008 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.4/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tentang Impor Sementara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan - PPJK |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 Tentang Pedaman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan KOntrak Sebelum Berlakunya Undang - Undang Nomor 27 TAHUN 2003 Tentang Panas Bumi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 Tentang Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 441/KMK.05/1999 tentang penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis barang kena pajak barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 Tentang Tata Laksana Impor Sementara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 Tentang Perubahan keenam atas keputusan menteri keuangan nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat |
