Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Keputusan Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/P TAHUN 2019
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2017
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2000
TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2000
TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PEKERJAAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 1999
TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJUR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1996
TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1996
TENTANG KAWASAN INDUSTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1994
TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1994
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 1993
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1989 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1992
TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK USAHA PATUNGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
