Panduan Member Apepi
Panduan Member Apepi
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2019
Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2019
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga National Single Window |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor153/PMK.010/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor152/PMK.010/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor151/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor150/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor149/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor148/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor144/PMK.05/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor143/PMK.01/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Organisasi dari Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor142/PMK.08/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor141/PMK.07/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Pengelolaan Dana Insentif Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor140/PMK.07/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK.07/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor138/PMK.08/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor137/PMK.01/2019 tanggal 30 September 2019 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor136/PMK.05/2019 tanggal 30 September 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor135/PMK.08/2019 tanggal 19 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor134/PMK.04/2019 tanggal 19 September 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor133/PMK.05/2019 tanggal 17 September 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor132/PMK.02/2019 tanggal 17 September 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor131/PMK.07/2019 tanggal 13 September 2019 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor130/PMK.07/2019 tanggal 13 September 2019 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.01/2019 tanggal 6 September 2019 Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor128/PMK.010/2019 tanggal 6 September 2019 Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, danjatau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor127/PMK.02/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor126/PMK.07/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Peta Kapasitas Fiskal Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor125/PMK.07/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor124/PMK.04/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor123/PMK.03/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.03/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor121/PMK.03/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor120/PMK.03/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor119/PMK.02/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.02/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.03/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor115/PMK.010/2019 tanggal 6 Agustus 2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor114/PMK.010/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor113/PMK.06/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Balai Lelang |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor112/PMK.02/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor111/PMK.010/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRPJ dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor110/PMK.04/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/ atau Bahan, dan/ atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor109/PMK.04/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor108/PMK.05/2019 tanggal 30 Juli 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor107/PMK.06/2019 tanggal 30 Juli 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.04/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor105/PMK.010/2019 tanggal 22 Juli 2019 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor104/PMK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor103/PMK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor102/PMK.04/2019 tanggal 22 Juli 2019 Peraturan Menteri Keuangan tentang Ekspor Kembali Barang Impor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor99/PMK.04/2019 tanggal 9 Juli 2019 Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Unduh |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor100/PMK.06/2019 tanggal 9 Juli 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor98/PMK.04/2019 tanggal 1 Juli 2019 Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor97/PMK.06/2019 tanggal 21 Juni 2019 Pengasuransian Barang Milik Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.010/2019 tanggal 21 Juni 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor95/PMK.010/2019 tanggal 21 Juni 2019 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor94/PMK.06/2019 tanggal 20 Juni 2019 Pejabat Lelang Kelas I |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.03/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor92/PMK.03/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.05/2019 tanggal 18 Juni 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor90/PMK.05/2019 tanggal 18 Juni 2019 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor89/PMK.06/2019 tanggal 18 Juni 2019 Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor88/PMK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor87/PMK.01/2019 tanggal 11 Juni 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.010/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor85/PMK.03/2019 tanggal 29 Mei 2019 Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor83/PMK.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor82/PMK.06/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor81/PMK.010/2019 tanggal 20 Mei 2019 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor80/PMK.04/2019 tanggal 20 Mei 2019 Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor79/PMK.05/2019 tanggal 20 Mei 2019 Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor77/PMK.07/2019 tanggal 16 Mei 2019 Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor76/PMK.06/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor75/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor74/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Yogyakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor72/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor71/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jambi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor69/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Balikpapan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor68/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Brimob Kelapa Dua pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor67/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor66/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Padang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor65/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor64/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor63/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor62/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor61/PMK.07/2019 tanggal 13 Mei 2019 Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor59/PMK.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor58/PMK.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor57/PMK.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor56/PMK.03/2019 tanggal 7 Mei 2019 Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor55/PMK.06/2019 tanggal 7 Mei 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor54/PMK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor53/PMK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor52/PMK.04/2019 tanggal 7 Mei 2019 Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor51/PMK.08/2019 tanggal 30 April 2019 Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor50/PMK.010/2019 tanggal 26 April 2019 Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.03/2019 tanggal 26 April 2019 Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor48/PMK.07/2019 tanggal 5 April 2019 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor47/PMK.02/2019 tanggal 5 April 2019 Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor46/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata Batu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor44/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor42/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor41/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor40/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Brimob Watukosek pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor38/PMK.07/2019 tanggal 2 April 2019 Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor37/PMK.07/2019 tanggal 2 April 2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor36/PMK.010/2019 tanggal 2 April 2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Negara Thailand dan Vietnam |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor35/PMK.03/2019 tanggal 1 April 2019 Penentuan Bentuk Usaha Tetap |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor34/PMK.05/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor33/PMK.02/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor32/PMK.010/2019 tanggal 29 Maret 2019 Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor31/PMK.010/2019 tanggal 29 Maret 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor30/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor28/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor26/PMK.010/2019 tanggal 22 Maret 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor25/PMK.010/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor24/PMK.010/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor23/PMK.05/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor22/PMK.04/2019 tanggal 1 Maret 2019 Ketentuan Mengenai Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.04/2019 tanggal 1 Maret 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor20/PMK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor19/PMK.05/2019 tanggal 25 Februari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor18/PMK.02/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.09/2019 tanggal 22 Februari 2019 Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK.05/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor15/PMK.05/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor14/PMK.010/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor13/PMK.05/2019 tanggal 7 Februari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor12/PMK.07/2019 tanggal 7 Februari 2019 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor11/PMK.04/2019 tanggal 6 Februari 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.05/2019 tanggal 4 Februari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor9/PMK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor8/PMK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor7/PMK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor6/PMK.05/2019 tanggal 29 Januari 2019 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor5/PMK.06/2019 tanggal 22 Januari 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor4/PMK.08/2019 tanggal 22 Januari 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor3/PMK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor2/PMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor1/PMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Sumber : http://www.jdih.kemenkeu.go.id/#/
